Rabu, 19 November 2014

Sejarah perbankan

A.    Sejarah perbankan
Asal mula kegiatan perbankan
Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakyukan penjajahan  ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Shingga dalam  sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (money Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan opersional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Sejarah Perbankan Indonesia
Sejarah perbankan Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan pentiing di Hindia Belanda. Bank-bank yan ada itu antara lain:
1.      De Javasce NV
2.      De Post Poar Bank
3.      De Algemenevloks Credit Bank
4.      Nederland Handles Maatscappi (NHM)
5.      Nationale Handles Bank (NHB)
6.      De Escompto Bank NV

Di samping itu terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tgersebut antara lain:
1.      Bank Nasional Indonesia
2.      Bank Abuan Saudagar
3.      NV Bank Boemi
4.      The Chartered Bank of India
5.      The Yokohama Species Bank
6.      The Matsui Bank
7.      The Bank of China
8.      Batavia Bank
Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yan ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:
1.      Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI’46.
2.  Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Credit Bank atau Syomin Ginko.
3.      Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
4.      Bank Indonesia Palembang tahun 1946.
5.      Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
6.      Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
7.      NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
8.      Bank Dagang Indonesia NV Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
9.       Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger denagn Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di In donesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS).

Masing-masing bentuk lembaga bank tersebutberbeda karakteristik dan fungsinya.
Sejarah Bank Pemerintah
Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:

a.      Bank Sentral
Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan UU No 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya bersal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan tahun 1951.

b.      Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor
Bank ini bersal dari De Algemene Volkscredit Bank, kemudia dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi:
1.      Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengn UU No 21 Tahun 1968.
2.      Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.

c.       Bank Negara Indonesia (BNI’46)
Bank ini menjadi BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia’46.

d.      Bank Dagang Negara (BDN)
BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit.

e.       Bank Bumi Daya (BBD)
BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemdian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Bumi Daya.

f.       Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

g.      Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.

h.      Bank Tabungan Negara (BTN).
BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.

i.        Bank Mandiri
Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembanguna Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat ini ddilaksanakan pada tahun 1999.

Kelembagaan
Sejarah kelembagaan BankIndonesia dimulai sejak berlakunya Undang-undang (UU) No.11/1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank  Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Ditangan Dewan Moneter inilah, kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berda pada pemerintah. Setelah sempat dilembur kepada bank tunggal, apada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank I ndonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah orde baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU No.3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan / atau pihak-pihak lain.
Namun, dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan pula kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

Moneter
Setelah berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter di Indonesia secara umum ditetapkan oleh Dewan Moneter dan pemerintah bertanggung jawab atasnya. Mengingat buruknya perekonomian pasca perang, yang ditempuh pertama kali dalam bidang moneter adalah upaya perbaikan posisi cadangan deivsa melalui kegiatan ekspor dan impor. Pada periode ekonomi terpimpin, pembiayaan deficit spending keuangan  negara terus meningkat, terutama untuk membiayai proyek poitik pemerintah. Laju inflasi terus mmbumbung tinggi sehingga dilakukan dua kali pengetatan moneter, yaitu tahun 1959 dan 1965. Lepas dari periode tersebut pemerintah memasuki masa pemulihan ekonomi melalui program stabilitasi dan rehabilitasi yang kemudian diteruskan dengan kebijakan deregulasi bidang keuangan dan moneter pada awal tahun 1980an. Ditengah pasang surutnya kondisi perekonomian, lahirlah berbagai paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia.

            Mulai pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi moneter menerpa Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah, sistem pembayaran terancam macet, dan banyak utang luar negeri yang tak terselesaikan. Berbagai langkah ditempuh, mulai dari pengetatan moneter hingga beberapa program pemilihan IMF yang diperoleh melalui beberapa Letter of Intent (LOI) pada tahun 1998, namun akhirnya masa suram dapat terlewati.

Perekonomian semakin membaik seiring denagn kondisi politik yang stabil pada masa reformasi. Sejalan dengan itu, tahun 1999 merupakan tonggak bersejarah bagi Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.3/2004. Dalm undang-undang ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang  independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai undang-undang tersebut, Bank Indonesia diwajibkan  untuk menetapkan  target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian moneter. Selain itu, utang luar negeri berhasil dijadwalkan kembali dan kerjasama dengan IMF diakhiri melalui Post Program Monitoring (PPM) pada tahun 2004.

Perbankan
Saat kembali menjadi Negara Kesaatuan Repulik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh struktur kolonial. Bank-bank asing masih merajai kegiatan perbankan nasional, sementara peranan bank-bank nasional dalam negeri masih terlampau kecil. Hingga masa menjelang lahirnya Bank Indonesia pada tahun 1953, pengawasan dan pembinaan bank-bank blum terselenggara. De Javasche Bank adalah bank asing pertama yang dinasionalisasikan dan kemudian menjelma menjadi BI sebagai bank sentral Indonesia. Beberapa tahun kemudian, seiring dengan memanasnya hubungan RI-Belanda, dilakukan nasionalisasi atas bank-bank milik Belanda. Berikutnya, sistem ekonomi terpimpin telah membawa bank-bank pemerintah kepada sistem bank tunggal yang tida bertahan lama. Orde bru datang membawa perubahan dalam bidang perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang  No 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Mulai saat itu, sistem perbankan berada dalam kesatuan sistem dan kesatuan  pimpinan, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan dukungaan pemerintah, dalam  kurun waktu 1971-1972 melaksanakan kebijakan penertiban bank swasta nasional dengan sasaran  mengurangi jumlah bank swasta nasional, karena jumlahnya terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bank-bank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. Selain itu, Bank Indinesia juga menyediakan dana yang cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk program-program Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Investasi (KI), Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), Kredit Koperasi (Kakop), Kredit Profesi Guru (KPG), dan sebagainya. Dengan langkah ini, BI telah mengambil posisi sebagai penyedia dana terbesar dalam pembangunan ekonomi diluar dan APBN.

Industri perbankan Indonesia telah menjadi industri yang hampir seluruh aspek kegiatannya diatur oleh pemerintah dan BI. Regulasi tersebut menyebabkan kurangnya inisiatif  perbankan. Tahun 1983 merupakan titik awal BI memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga, baik kredit maupun tabungan dan deposito. Tujuaannya adalah untuk membangun sistem perbankan yang sehat, efisien dan tangguh. Kebijakan selanjutnya merupakan titik balik dari kebijakan pemerintah dalam penertiban perbankan tahun 1971-1972 dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88), yaitu kemudahan pemberian ijin usaha bank baru, ijin pembukaan kantor cabang, dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pada periode selanjutnya, perbankan nasional mulai menghadapi masalah meningkatnya kredit macet. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pemberian kredit oleh perbankan untuk sektor properti. Keadaan ekonomi mulai memanas dan tingkat inflasi mulai bergerak naik.
Ketika krisis moneter 1997 melanda, strukutur perbankan Indonesia porak poranda. Pada tanggal 1 November 1997, dikeluarkan kebijakan pemerintah yang melikuidasi 16 bank swasta. Hal ini mengakibatkan kepanikan dimasyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia turun mengatasi keadaan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, berbagai tindakan restrukturisasi dijalankan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah.

Sistem pembayaran
Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua yatu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dalam Undang-Undang  No 11/1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia (BI) hanya mengeluarkan  uang  kertas dengan  nilai lima rupiah ke atas, sedangkkan pemerintah berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah  dalam semua pecahan dibawah lima rupiah. Uang kertas pertama dikeluarkan  oleh BI adalah uang kertas bertanda tahun 1952 dalam tujuh pecahan. Selanjutnya berdasarkan UU No 13/1968, BI mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan. Sejak saat itu, pemerintah tiak lagi menerbitka uang kertas dan uang logam. Uang logam pertama yang dikeluarka BI adalah Emisi taahun 1970. Pada era 190-an, BI mengeluarkan uang dalam pecahan besar, yaitu Rp.20.000 (1992), Rp 50.000 (1993) dan Rp.100.000 (1999). Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan uang pecahan besar seiring denga perkembangan ekonomi yang tengah berlangsung saat itu.

Sementara itu, dalam  pembayaran non tunai, BI telah memulai langkahnya dengan menetapkan diri sebagai kantor perhitungan sentarl menjelang akhir tahun 1954. Sebagi bank sentral, sejak awal BI telah berupaya keras dalam pengawasan  dan penyehatan sistem pembayaran giral. BI juga terus berusaha untuk menyempurnakan berbagai sistem pemabayaran giral dalm negeri dan luar negeri. Pada periode 1980 sampai dengan 1990-an, pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan volume transaksi pemabayaran non tunai juga semakin meningkat. Oleh karena itu, BI mulai menggunakan sistem yang lebuh efektifdan canggih dalam penyelesaian transaksi pembayaran non tunai . berbagai sistem seperti Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) dengan basis personal computer dan Sistem Transfer Dana Antar Kantor Terotomasi dan Terintegrasi (SAKTI) dengan sistem paperless transaction terus dikembangkan dan disempurnakan. Akhirnya, BI berhasil menciptakan berbagai perangkat sistem elektronik seperti BI-LINE, Sistem Kliring Elektronik Jarak Jauh (SIKJJ), kliting warkat antar wilayah kerja (intercity clearing) dan Scriptless Securities Settlement System (S4) yang semaki mempermudah pelaksanaan peembayaran non tunai di Inonesia.

Gubernur Bank Indonesia (1953- sekarang)
·         Mr. Sjafruddin Prawiranegara Masa Jabatan : 1953 – 1958
·         Mr. Loekman Hakim Masa  Jabatan : 1958 – 1959
·         Mr. Soetikno Slamet Masa Jabatan : 1959 – 1960
·         Mr. Somarno Masa Jabatan : 1960 – 1963
·         T. Jusuf  Muda dalam Masa Jabatan : 1963 – 1966
·         Radius Prawiro Masa Jabtan : 1966 – 1973
·         Rachmat Saleh Masa Jabtan : 1973 – 1983
·         Arifin Siregar Masa Jabatan : 1983 – 1988
·         Adrianus Mooy Masa Jabatan : 1993 – 1998
·         Sjahril Sabirin Masa Jabatan : 1998 – 2003
·         Burhanuddin Abdullah Masa Jabatan : 2003 – sekarang.

B.     Tujuan jasa perbankan
            Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan,
Pertama,
Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran yang sangat penting alam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pemabyaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
Kedua,
Dengan menerima  tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktf. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dan ini, uang hanya berdiam di saku seorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana  pinjaman.
C.    Jenis Bank dan Defenisi
Secara umum bank adalah suatu badan usaha yng memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat umu dan disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Berikut dibawah ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia beserta arti defenisi / pengertian masing-masing bank.
1.      Bank sentral
Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarka Undang- undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, menagtur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan percetakan/ penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

1.      Bank Umum
Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secra langssung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi  kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

2.      Bank perkreditan Rakyat / BPR
Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah opersional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan  kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI / Sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.
            Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank dapat di bedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
1.      Bank Umum
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara kovensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan  jasa dalam lalu lintas pemabayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum . bank umum sering juga disebut sebagai bank komersial. Uasah bank umum antar lain:
a.       Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan;
b.      Memberikan kredit;
c.       Menerbitkan surat pengakuan utang;
d.      Memindahkan uang;
e.       Menempatkan dana pada atau  meminjamkan dana dari bank lain;
f.       Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
g.      Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas:
a.       Bank Pemerintah, seperti BRI, BNI, BTN.
b.      Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti BPD DKI Jakarta.
c.       Bank Swasta Nasional Devisa.
d.      Bank Swasta Nasional Bukan Devisa.
e.       Bank Campuran, contoh Sumitomo Niaga Bank.
f.       Bank Asing, seperti Bank of America,  Bank of Tokyo.
Bank umum ada yang disebut Bak Devisa dan Bank Non Devisa:
-          Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak opersionalnya sampai keluar negeri.
-          Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya didalam negeri saja.

2.      Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Menurut Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat  adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan  dan aatau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat diantaranya:
1.      Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan;
2.      Memberi kredit;
3.      Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang dietapkan pemerintah; dan
4.      Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Pembagian bank sealin didasarkan Undag-Undang Perbankan dapat juga dibagi menurut kemampuan bank menciptakan alat pembayaran, yang meliputi:
1.      Bank primer yaitu bank yang dapat menciptakan alay pembayaran baik berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelommpok ini ialah:
a.       Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal. Selain itu tugas Bank Sentral diantaranya:
-          Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
-          Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
-          Mengatur dan mengawasi bank.
b.      Bank umu  sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku secara khusus dan tidak berlaku secara umum).
2.      Bank sekunder yaitu bank yang tidak dapat menciptakan alat pembayaran dan hanya berperan sebagai perantara dalam perkreditan yang tergolong dalam bank ini adalah Bank Perkreditan Rakyat.

D.    Bentuk Dan Produk Bank
Beberapa bentuk produk perbankan berupa pembelian kredit, pembelian jasa pembayaran dan peredaran uang, serta bentuk jasa perbankan lainnya. Untuk penjelasannya sebagai berikut:
1.      Pemberian kredit dengan berbagai macam bentuk jaminan atau tanggungan  misalnya tanggungan efek.
2.      Memberikan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang yang terdiri:
a.       Lalu lintas pembayaran dalam  negeri seperti transfer, onkaso.
b.      Lalu lintas pembayaran luar negeri seperti pembukaaan L/C (Letter of Credit) yaitu surat jaminan bank untuk transaksi ekspor-impor.
3.      Jasa-jasa perbankan lainnuya yang meliputi:
a.       Jual beli cek perjalanan (travellers cheque).
b.      Jual beli uang kertas (bank note).
c.       Mengeluarkan kartu kredit (Credit Card).
d.      Jual beli valuta asing.
e.       Pembayaran listrik, telepon, gaji, pajak.
f.       Menyiapkan kotak pengaman simpanan (safe deposito box).

4.      Bentuk-bentulk simpanan di Bank
1.      Giro adalah simpanan pada bank yang digunakan sebagai alat pembayaran.
2.      Deposito Berjangka adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu  tertentu.
3.      Sertifikat Deposito adalah  deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.
4.      Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati.


~ PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN PERMASALAHANNYA ~


PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN PERMASALAHANNYA

              Salah satu masalah besar dalam pembangunan ekonomi di LDCs adalah gejala pertumbuhan penduduk yang tinggi. Fenomena ini sangat sentral karena bisa menjadi penyebab bagi masalah-masalah lain dalam pembangunan ekonomi, misalnya kebutuhan dana untuk investasi, kemiskinan, pengangguran, beban ketergantungan, serta migrasi desa -kota. Bab ini menganalisis hakikat, penyebab, serta peran pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi serta mencari kebijakan yang tepat untuk memecahkannya. Diharapkan dengan terpecahnya masalah pertumbuhan penduduk, tugas pembangunan ekonomi secara umum akan menjadi lebih ringan.

              Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena besar dinegara-negara berkembang dan menimbulakan berbagai masalah seperti pengangguran, beban tanggungan penduduk usia kerja, maupun migrasi besar-besaran ke kota. Dalam bab ini kita akan melihat lebih rinci pada masalah-masalah tersebut.

Pertumbuhan Populasi
              Paruh kedua abad ke-20 yaitu tahun 1950-2000, telah menjadi saksi dari apa yang bisa disebut sebagai ledakan penduduk. Pada paru pertama, 1900-1950, populasi penduduk dunia diperkirakan telah tumbuh dari 1,6 menjadi 2,5 miliyar, akan tetapi menjelang tahun 2000 di perkirakan melebihi 6 milyar. Dengan demikian dalam satu abad ini telah menjadi kenaikan hampir empat kali lipat dalam populasi manusia.

              Faktor utama kenaikan yang sangat cepat ini adalah pertumbuhan populasi yang tinggi di negara-negara berkembang sejak tahun 1950-an, yang berpuncak pada hampir 2,5 persen per tahun di sekitar tahun 1970, kemudian menurun secara perlahan pada tahun-tahun berikutnya. (Tabel 11-1). Tingkat kelahiran yang tinggi pasca perang dunia II di negara-negara industri juga menyumbang, akan tetapi pertumbuhan populasi tahunan di negara-negara ini telah menurun menjadi sekitar 0,6 persen per tahun menjelang tahun 1990 dan tampaknya menurun lagi pada tahun-tahun berikutnya.

              Tabel 11-1 Ukuran dan tingkat populasi dunia, 1950-2025
Dunia
Negara maju
Negara berkembang
Tahun
Populasi (juta)
Tingkat kenaikan (%)
Populasi (juta)
Tingkat kenaikan (%)
Populasi (juta)
Tingkat Kenaikan (%)
1950
2.516
-
832
-
1.684
-
1960
3.019
1,84
945
1,27
1.074
2,10
1970
3.693
2,03
1.047
1,01
2.646
2,47
1975
4.076
1,99
1.095
0,89
2.981
2,42
1980
4.450
1,95
1.137
0,74
3.313
2,15
1985
4.837
1,68
1.174
0,65
3.663
2,03
1990
5.246
1,64
1.210
0,61
4.036
1,96
1995
5.678
1,59
1.244
0,56
4.434
1,89
2000
6.122
1,52
1.277
0,52
4.845
1,79
2010
6.989
1,34
1.331
0,41
5.658
1,56
2020
7.822
1,13
1.377
0,35
6.446
1,31
2025
8.206
0,96
1.396
0,29
6.809
1,10

              Pertumbuhan populasi global di masa yang akan datang bisa diperkirakan dengan meliaht susunan kelompok umur populasi, khususnya populasi penduduk berusia kurang 15 tahun, karena kelompok usia inilah yang akan segera melahirkan generasi berikutnya. Penduduk berusia dibawah 15 tahun di afrika diperkirakan berjumlah hampir 45 persen populasi, sementara untuk amerika latin dan asia selatan angkanya adalah 37 persen.  andaikan wanita-wanita di negara berkembang tersebut bisa mencapai tingkat fertilitas rendah atau ideal, yaitu setiap ibu hanya melahirkan dua anak (sangat sulit dicapai ibu-ibu di negara berkembang, biasanya jauh lebih banyak), susunan kelompok umur penduduk yang tinggi karena jumlah calon ibu yang banyak.

              Dari bukti empiris, pertumbuhan populasi disebabkan oleh tingkat kelahiran yang melebihi tingkat kematian (jika kasusunya sebuah negara, ditambah kelebbihan imigrasi terhadap emigrasi). Secara global dua parameter ini telah menurun secara cepat dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi seperti yang dicatat dalam tabel 11-2, dinegara-negara berkembang tingkat kematian menurun lebih cepat dari pada tingkat kelahirannya, sementara yang sebaliknya terjadi di negara-negara maju. Sebagai konsekuensi, sementara pertumbuhan populasi menurun di berbagai negara maju (hampir nol di Austria, Belgia, German, Hungaria dan Ingris, dan sudah negatif di Denmark, Swedia, dan Swiss), dinegara-negara berkembang justru meningkat sampai tahun-tahun 1970-1975. 

Tabel 11-2 Tingkat kematian dan kelahiran kasar (per 1000), dan tingkat harapan hidup, 1960-1965 dan 1980-1985
Tingkat kelahiran kasar
Tingkat kematian kasar
Harapan hidup
                        60-65
80-85
% perubahan
60-65
80-85
%perubahan
60-65
80-85
%perubahan
Total dunia
35,3
27,1
-23,2
15,4
10,5
-31,8
51,5
59,5
15,5
Negara maju
20,3
15,5
-23,6
9,0
9,6
6,7
69,7
73,1
4,9
Negara berkembang
41,9
31,0
-26,0
18,3
10,8
-41,0
47,5
57,3
20,6
Afrika
48,2
45,9
-4,8
23,2
16,6
-28,4
41,8
49,4
18,2
Amerika Latin
41,0
31,6
-22,9
12,2
8,2
-32,8
56,6
64,2
13,4
Amerika Utara
22,8
15,9
-30,3
9,2
8,9
-3,3
70,1
74,4
6,1
Asia Timur
35,5
18,8
-47,0
15,7
6,6
-58,8
51,0
68,4
34,1
Asia Selatan
43,2
34,1
-21,1
19,4
12,4
-36,1
45,8
54,9
19,9
Eropa
18,7
13,9
-25,7
10,2
10,9
6,8
69,7
73,1
4,9
Oceania
26,7
20,7
-22,5
10,6
8,3
-21,7
63,8
67,9
6,4
USSR
22,3
19,0
14,8
7,2
9,3
29,2
69,3
70,9
2,3

              Telah disebutkan bahwa peningkatan populasi yang cepat di negara-negara berkembang merupakan akibat dari penurunan tajam dalam tingkat kematian tanpa penurunan yang seimbang dalam tingkat kelahiran. Penurunan dalam tingkat kematian dihasilkan oleh dua hal, yaitu semakin panjangnya rentang hidup orang dewasa dan turunya tingkat kematian bayi kurang dari satu tahun. Rentang hidup usia dewasa tidak mengalami perubahan yang berarti, sehingga penurunan dalam tingkat kematian diduga lebih diakibatkan oleh turunnya tingkat kematian bayi tersebut. Kenaikan yang besar dalam harapan hidup bayi ini diperkirakan di pengaruhi leh hal-hal berikut ini : 
1.      Perbaikan ekonomi yang mendasar, meliputi distribusi pangan yang lebih efisien dan teratur yang telah menghindarkan kelangkaan pangan dan kelaparan, dan nutrisi yang baik. Di Afrika, tempat dimana tidak berlangsung refolusi hijau, dan kelaparan periodik terus berlangsung, tingkat kematian bayi tetap tinggi.

2.      Adanya tindakan-tindakan kesehatan publik pasca perang dunia II yang membantu menurunkan tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang. Pemberantasan malaria dengan semprotan insektisida mempunyai pengaruh yang spektakuler di berbagai negara di mana malaria merupakan penyakit endemik utama dan mematikan, terutama bagi anak-anak di srilangka, pemberantasan malaria dengan DDT pada tahun 1946 diperkirakan menurunkan tingkat kematian dari 20 menjadi 14 daloam satu tahun. Juga terobosan teknologi sepanjang perang dunia II yang menciptakan teknologi yang sangat efektif untuk memerangi penyebab-penyebab utama kematian prematur di negara-negara berkembang. Obat-obatan yang lebih baik juga telah dikembangkan untuk mengatasi penyakit-penyakit tropis yang lain program vaksinasi masal terhadap tipus, kolera, dan penyakit kuning.

3.      Kenaikan dalam suplai makanan, baik meningkatnya hasil pertanian di negara berkembang maupun bantuan di negara-negara industri, termasuk VAO, sebuah badan di bawah naungan PBB.

              Penurunan tingkat kematian bayi dan peningkatan rentan hidup penduduk dewasa, atau penurunan tingkata kematian secara umum, biasa dinyatakan dalam harapan hidup yang lebih panjang (lihat tabel 11-2). Hal ini pada gilirannya akan merupakan faktor yang turut menyumbang (setelah satu kurun waktu tertentu) pada penurunan dalam tingkat kelahiran, karena, seperti yang dicatat oleh Birdsall, hampir semua studi dari penentu tingkat fertilitas (jumlah rata-rata dari kelahiran persatu wanita) mengindikasikan bahwa berkurangnya tingkat kematian bayi akan menyebabkan turunya tingkat kelahiran. Tentu saja ini hanya merupakan salah satu determinan, tetapi boleh dikatakan yang terbesar, sementara determinan-determinan yang lain adalah pendidikan wanita dan partisipasi wanita dalam perkerjaan, jasa perencanaan keluarga, dan pengaruh tingkat ekonomi yang membaik.

              Pertumbuhan di masa datang dari populasi dunia tergantung pada apa yang terjadi dengan tingkat fertilitas, tingkat kematian, dan tingkat kelahiran. Untuk menggambarkan hal ini, pertimbangkan contoh sederhana berikut ini. Hipotesiskan sebuah populasi ideal dengan keadaan di bawah ini.
·         Setiap bayi yang lahir akan hidup sampai umur 50 tahun.
·         Wanita dan pria masing-masing adalah separo dari populasi. Jumlah pria sama dengan jumlah wanita.
·         Pertumbuhan penduduk nol.
·         Jumlah penduduk dalam kelompok-kelompok usia adalah sama
·         Jumlah wanita dalam setiap kelompok umur sama dengan jumlah pria.
·         Karena masing-masing orang dalam hidupnya 50 tahun maka total populasi dalam satu tahun tertentu adalah 100n (n boleh diisi sembarangan angka, jika n besar berarti penduduknya banyak, dan sebaliknya). Karena jumlah wanita dan pria seimbang, maka dalam setiap kelompok umur, jumlah wanita adalah n.
·         Setiap tahun 2n penduduk tertua meninggal, sehingga perlu digantikan kelahiran 2n bayi. Kelahiran 2n per 100n (atau 2/100 atau 2 persen) dengan tingkat fertilitas ini, populasi tidak akan bertambah, tetapi juga tidak akan berkurang karena setiap yang mati akan diganti.
Jadi supaya populasi tersebut tumbuh nol (dengan harapan hidup 50 tahun), setiap tahun diperlukan tingkat fertilitas 2 persen. Perhatikan tingkat fertilitas di beberapa negara berkembang. Jika tingkat harapan hidupnya 60 tahun, maka jumlah penduduk menjadi 120n (=60x2xn), sehingga tingkat fertilitas untuk menjaga tingkat pertumbuhan nol  menjadi 1,66% (=2/120). Dengan cara yang sama, jika harapan hidup menjadi 70 tahun, maka tingkat fertilitas yang dibutuhkan menjadi 1,43 (=2/140). Jadi semakin tinggi harapan hidup sebuah populasi, tingkat fertilitas ideal harus turun supaya pertumbuhan penduduk berniai nol.

              Bagaimana bentuk susunan kelompok umur dalam sebuah populasi yang ideal? Struktur umur yang ideal akan tercapai jika proposi setiap golongan umur terhadap total populasi adalah seimbang; dengan kata lain jumlah penduduk dalam setiap kelompok umur adalah sama atau relatif seimbang. Dengan kondisi tersebut jumlah yang berusia kurang dari 15 tahun dan diatas 65 tahun (beban tanggungan bagi penduduk usia produtif. Yang lebih penting lagi, minimalnya jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun akan menjadi syarat perlu bagi pertumbuhan penduduk yang kecil di masa datang (syarat cukupnya, setiap ibu tidak melahirkan terlalu banyak, atau idealnya melahirkan dengan tingkat fertilitas penggantian, atau replacement fertility rate). Di negara-negara maju struktur penduduk di setiap golongan umur telah mendekati ideal. Sedangkan kenyataannya adalah 35%, bahkan Afrika lebih parah lagi, yaitu 44%.  Dengan keadaan seperti ini bahkan, jika masing-masing wanita sudah berhasil melahirkan dengan tingkat fertilitas ideal, jumlah bayi yang lahir akan tetap banyak karena jumlah calon ibu terlanjur banyak.

              Negara-negara maju, seperti Denmark dan Amerika Serikat, dengan tingkat kelahiran yang rendah, mempunyai lebih banyak penduduk berusia tua dari pada negara-negara berkembang seperti Kenya, yang mempunyai tingkat kelahiran yang lebih tinggi. Denmark, dengan populasi hampir stasioner, atau pertumbuhan mendekati nol, mempunyai jumlah penduduk yang hampir sama dalam setiap kelompok umur, meruncing secara bertahap pada usia yang lebih tua. Amerika Serikat, dengan populasi yang konstriktif atau meruncing dan pertumbuhan yang lambat, mempunyai jumlah penduduk yang sedikit pada usia muda. Kenya, dengan populasi yang ekspansif atau pertumbuhan tinggi, sebagian besar penduduknya berusia muda.

Pembatasan keluarga
Dari diskusi awal dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pertumbuhan populasi akan menurun hanya jika masyarakat memutuskan untuk membatasi kelahiran dengan berbagai metode kontrasepsi. Akan tetapi terdapat beberapa kendala terhadap praktek pembatasan keluarga. Pertama, dalam masyarakat dengan tingkat kematian yang tinggi, tingkat kelahiran harus tinggi untuk menjaga kelangsungan generasi. Kedua, beberapa agama yang dianut dalam suatu masyarakat melarang pembatasan jumlah keluarga, atau minimal ada penafsiran (sementara) bahwa pembatasan keluarga dilarang. Ketiga, di negara-negara berkembang, anak-anak adalah asuransi bagi usia tua karena biasanya pemerintah tidak menyediakan sistem asuransi sosial. Kasus ini terjadi terutama di masyarakat yang tradisional dan tingkat monetisasinya rendah, dimana tidak mungkin untuk menabung bagi usia tua karena hasil panennya tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Keempat, anak adalah tenaga bantuan bagi keluarga dalam mengambil sumber daya alam seperti kayu bakar, menggembalakan ternak, berburu, atau memancing di negara-negara dimana belum semua tanah, hutan, dan sungai dimiliki secara individual. Di Bangladesh, dengan populasinya yang sangat padat dan semua tanah sudah dimiliki swasta, tingkat fertilitas telah menurun. Akan tetapi di beberapa negara Afrika, di mana masih terdapat banyak tanah umum dari mana kayu bakar bisa diambil dan ternak bisa digembalakan, tingkat fertilitas masing-masing tinggi.

Sebenarnya kebanyakan masyarakat telah menggunakan berbagai pembatasan fertilitas dengan cara mereka sendiri, seperti penundaan pernikahan dan berbagai ketabuan dalam hubungan sex, atau berbagai bentuk kontrasepsi tradisional. Meskipun demikian supaya pembatasan keluarga bisa sukses, upaya tersebut tetap harus dibantu pemerintah dengan menyediakan peralatan kontrasepsi disemua daerah. Kelangkaan alat kontrasepsi tersebut dicurigai sebagai penyebab utama belum berhasilnya proses pembatasan keluarga sampai saat ini. Beberapa pakar menganggap faktor ini lebih penting dari pada sanksi sosial dan agama, atau ide tentang asuransi dihari tua dalam upaya pembatasan keluarga. Kebenaran tentang hal ini telah diseliki oleh sejumlah survei yang dilakukan diberbagai negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan yang besar dalam tingkat fertilitas di negara-negara berkembang dimulai sekitar 25 tahun yang lalu, terutama dipengaruhi oleh kenaikan jumlah pasangan yang menggunakan kontrasepsi. Survei di 44 negara dunia ketiga, mencakup 300.000 wanita dalam usia mengasuh-anak, mengindikasikan bahwa sekitar 55 persen menggunakan kontrasepsi meskipun dengan variasi yang besar: negara-negara di sub-Sahara Afrika hanya sekitar 12 persen, sementara di Asia Timur 79 persen.

Berbagai penelitian tersebut menyarankan bahwa proses perencanaan keluarga dimasa datang memerlukan lebih banyak. Persuasi lewat kampanye (dalam arti luas) seperti pendidikan bagi para gadis atau pasangan muda, juga tersedianya kontrasepsi yang murah dan terpercaya. Penemuan pil kontrasepsi dan juga intra urine devide (IUD atau ‘coil’) telah membuat perubahan besar pada proyek keberhasilan karena berbagai kelebihannya yang telah digunakan secara luas di sebagian besar Asia dan Amerika Latin.

Transisi Demografis
Pengamatan diberbagai negara menunjukkan pola pertumbuhan penduduk yang hampir sama yang secara umum boleh kita bagi menjadi 4 tahap, masing-masing tahap merupakan hasil interaksi antara tingkat kematian dan tingkat kelahiran.

Tahap 1: Tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Pada tahap ini tingkat kematian  dan tingkat kelahiran berada pada tingkat yang tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk juga tidak terlalu tinggi.Tentu saja situasinya tidak nyaman karena banyak yang lahir dan banyak pula yang meninggal dalam usia yang relatif muda. Tingkat harapan hidup belum tinggi.

Tahap 2: Penurunan tingkat kematian. Tahap kedua ini ditandai dengan menurunnya tingkat kematian karena perbaikan dibanyak hal (kesehatan, nutrisi, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya), sementara tingkat kelahiran masih tetap tinggi karena kesadaran untuk membatasi kelahiran belum ada, dan hasilnya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Masyarakat mulai merasakan tingkat kehidupan yang lebih baik karena banyak orang bisa menikmati harapan hidup pada tingkat yang lebih tinggi. Tetapi mulai muncul berbagai masalah seperti pengangguran, persebaran penduduk yang cenderung memusat ke kota, serta tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk angkatan kerja produktif.

Tahap 3: Penurunan tingkat kelahiran. Pada tahap ini tingkat kematian masih terus menurun dan tingkat kelahiran mulai menurun pula, dan hasil akhirnya adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang mulai menurun.

Tahap4: Populasi stasioner. Tingkat kematian dan tingkat kelahiran cenderung seimbang pada tingkat yang rendah. Pertumbuhan penduduk mulai seimbang dalam tingkat yang rendah pula. Masyarakat mulai merasakan bahwa masalah-masalah akibat pertumbuhan penduduk seperti pengangguran, beban tanggungan usia kerja produktif  yang tinggi, serta migrasi desa-kota mulai menghilang.

Keseluruhan proses diatas dinamakan transisi demografis. Proses transisi demografis yang hampir otomatis tersebut membuat beberapa ekonom berfikir bahwa sepertinya tidak diperlukan peran pemerintah untuk menurunkan pertumbuhan penduduk. Tetapi disadari juga bahwa tanpa campur tangan pemerintah, proses tersebut akan memerlukan waktu yang lebih lama.
Yang menjadi pertanyaan adalah, bentuk intervensi apakah yang paling efektif? Pemerintah bisa menyediakan informasi tentang kotrasespi melalui pendidikan, khususnya bagi para gadis maupun pasangan muda. Pemerintah juga bisa melibatkan swasta (misalnya perusahan rokok atau obat-obatan) untuk ikut menyebarkan alat kontrasepsi ke pelosok desa, karena biasanya mereka sudah mempunyai jaringan penjualan kedaerah-daerah tersebut. Hal ini dimotivasi oleh kenyataan bahwa satu kendala utama bagi pembatasan keluarga adalah kurang tersedianya alat kontrasepsi di pedesaan, sedangkan klinik di pedesaan belum menjangkau seluruh daerah terpencil.

Pengaruh Ekonomi dari Pertumbuhan Populasi
Satu pendapat yang sering kita dengar adalah bahwa pertumbuhan populasi yang cepat di negara-negara berkembang harus diturunkan jika tidak ingin pembangunan ekonomi menjadi terhambat, dan tampaknya hampir semua ekonom sepakat akan hal ini. Pertumbuhan populasi yang cepat diargumentasikan menyerap sumber daya produktif yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan konsumsi atau pembangunan.Tingkat pertumbuhan populasi yang lebih lambat akan membebaskan sumber daya kapital yang diperlukan untuk membangun prasarana fisik seperti sekolah, perumahan, rumah sakit dalam jumlah yang lebih besar, serta proyek-proyek peningkatan kondisi ekonomi dan sosial.

Beberapa ekonom mencoba melihat dari sisi yang lain, misalnya A. O. Hirschman, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi pendorong pembangunan. Dalam populasi yang tidak padat seperti  dibeberapa negara Afrika dan Amerika Latin, pertumbuhan populasi akan merupakan pendorong bagi pembangunan; sementara untuk negara-negara seperti India dan Bangladesh yang padat populasinya, pertumbuhan penduduk yang cepat akan merupakan tantangan bagi pembangunan dan menimbulkan motivasi untuk mengatasinya. J. R. Hicks bahkan mengingatkan bahwa ada kemungkinan revolusi industri pada dua ratus tahun yang lalu, sebuah contoh sejarah keberhasilan pertumbuhan ekonomi, dirangsang oleh peningkatan populasi.

Argumen yag dikemukakan baik yang pro maupun menentang pertumbuhan populasi tinggi masih bisa diperdebatkan lagi. Tetapi tampaknya diskusi mengarah pada satu kesepakatan bahwa diperlukan pembatasan pertumbuhan penduduk untuk memperlancar pembangunan ekonomi. Data menunjukkan bahwa beberapa dari negara yang telah mengalami tingkat kenaikan yang paling tinggi dalam pembangunan ekonominya, seperti negara-negara (Newly Industrializing Countries) di asia timur. Mempunyai penurunan yang sangat besar dalam tingkat pertumbuhan populasinya sampai tingkat hanya 1 persen atau bahkan kurang. Di kebanyakan negara sub-sahara Afrika,di mana tingkat pertumbuhan ekonominya masih lambat, tingkat pertumbuhan penduduknya masih tetap di atas 3 persen per tahun.

Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Satu di antara masalah paling serius yang dihadapi negara-negara berkembang adalah pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat di banding pertumbuhan kesempatan kerja, yang berujung pada pengangguran . Kata pengangguran harus digunakan dengan hati-hati di negara-negara berkembang, karena mayoritas pencari nafkah bukanlah pekerja yang mencari upah (yaitu bekerja untuk sebuah perusahaan, sering di sebut sektor formal, tetapi bekerja pada perusahaan atau pertanian keluarga (sering di sebut sektor informal).

Definisi Dan Klasifikasi Pengangguran :
Unemployment Dan Underemployment
Ø  Pengangguran terbuka (open Unemployment) atau secara umum pengangguran, adalah penduduk berusia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan apapun, yang secara aktif mencari pekerjaan. Pengangguran di negara-negara berkembang, menurut estimasi data international labor organization (ILO), meningkat dari 36 juta, pada tahun 1960 menjadi 66 juta pada tahun 1980 dan 91 juta pada tahun 1992-93, kenaikan sebesar 153 persen. Dihitung sebagai persentase dari angkatan kerja, pengangguran telah meningkat dari 7,4 persen pada tahun 1970 menjadi 7,8 persen pada tahun 1980 dan 8,2 persen pada tahun 1992-93. Komisi ekonomi untuk Afrika mengestimasikan tigkat pengangguran tahun 1975 adalah 10,8 persen di Afrika, 6,9 persen di Asia dan 6,5 persen di Amerika Latin, sementara tingkat pengangguran tahun 1992-1993 dari statistik ILO adalah 12,2 persen di Afrika, 7,0 persen di Asia, dan 8,1 persen di Amerika Latin

              Pengangguran di negara-negara berkembang bisa di pilah pada dua kelompok, yaitu pengangguran perkotaan dan pedesaan. Pengangguran perkotaan di perkirakan dua kali lipat dari pengangguran pedesaan. Dari sisi yang lain, para penganggur berusia muda, antara 15 sampai 24 tahun (yang baru saja memasuki usia kerja), diperkirakan berjumlah dua kali lipat dibanding yang sudah lama memasuki usia kerja, yaitu berusia lebih dari 24 tahun. Para penganggur juga banyak yng berasal dari penduduk berpendidikan.

              Jenis pengangguran yng lain adalah Underemployement, yaitu mereka yang berkerja lebih sedikit dari pada yang mereka inginkan. Underemployement ini bisa berujud dua bentuk.
1.      Para pekerja yang terpaksa bekerja dalam jam yang pendek sebagai sebuah alternatif dari pada tidak berkerja  (visible underemployment), misalnya para sopir yang di paksa bekerja 4 hari seminggu karena harus bergantian dengan temannya.
2.      Mereka yang terpaksa bekerja dalam bidang pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang dengan pendidikan atau kualifikasi yang lebih rendah dari yang dimilikinya (Invisible Underemployment), misalnya para sarjana yang terpaksa bekerja menjadi kasir bank yang seharusnya cukup dilakukan oleh lulusan D3 sehingga kapasitas para pekerja tidak maksimal.

             Edgar O. Edwards mengidentifikasi tiga bentuk Underemployment : yang kelihatan aktif bekerja tetapi tidak secara penuh.
·         Pengangguran tidak kentara (disguised unemployment)
·         Pengangguran tersembunyi (hidden unemployment)
·         Para pensiunan dini (premateurely retired)

Faktor Penyebab Pengangguran di Negara-negara Berkembang
             Salah satu penyebab timbulnya pengangguran adalah karena permintaan tenaga kerja di sektor formal tidak banyak meningkat dalam beberapa dekade terakhir, kecuali di negara-negara yang berkembang pesat di timur jauh. Di beberapa negara Afrika dan yang lain, kesempatan kerja bahkan telah menurun. Pembangunan berpola Industrialisasi substitusi impor yang telah mereka terapkan ternyata tidak meningkatkan kesempatan kerja secara signifikan.

Kebijakan Mengurangi Pengangguran
              Dengan memperhatikan berbagai faktor penyebab pengangguran di negara berkembang, beberapa kebijakan bisa diambil untuk mengurangi pengangguran seperti dibawah ini.
F Kebijakan Kontrol Populasi
F Kebijakan Mengurangi Migrasi Desa-Kota
F Teknologi yang Tepat
F Kebijakan Mengurangi Distorsi Harga Faktor Produksi
F Kebijakan Pendidikan
F Kebijakan Berorientasi Pertumbuhan

Beban Ketergantungan
              Meskipun tingkat pertumbuhan angkatan kerja di negara-negara berkembang tumbuh dengan pesat, tetapi jumlah anak-anak yang tergantung pada angkatan kerja tersebut juga tinggi. Tingkat fertilitas yang tinggi menciptakan beban ketergantungan. Beban ketergantungan (dependency burden) adalah rasio total populasi berumur 0 sampai 14 tahun ditambah yang berumur lebih dari 65 tahun, yang dianggap sebagai usia-usia tidak produktif untuk bekerja, dengan penduduk berumur antara 15 sampai 65 tahun, usia yang dianggap produktif untuk bekerja.

Masalah Akibat Angka Kelahiran 
              Hasil perkiraan tingkat fertilitas (metode anak kandung) menunjukan bahwa penurunan tingkat fertilitas Indonesia tetap berlangsung dengan kecepatan yang bertambah.
masalah (terkait dengan SDM) sebagai berikut :
1) Jika fertilitas semakin meningkat maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal penyediaan aspek fisik misalnya fasilitas kesehatan ketimbang aspek intelektual.
2) Fertilitas meningkat maka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat tinggi akibatnya bagi suatu negara berkembang akan menunjukan korelasi negatif dengan tingkat kesejahteraan penduduknya.

Masalah akibat Angka Kematian
Angka kematian perlu ditekan :
Ø  Pelayanan kesehatan yang lebih baik
Ø  Peningkatan gizi keluarga
Ø  Peningkatan pendidikan (Kesehatan Masyarakat)

            Masalah yang muncul akibat tingkat mortalitas adalah :
1) Semakin bertambahnya Angka Harapan Hidup itu berarti perlu adanya peran
pemerintah di dalam menyediakan fasilitas penampungan.
2) Perlunya perhatian keluarga dan pemerintah didalam penyediaan gizi yang
memadai bagi anak-anak (Balita).
3) Sebaliknya apabila tingkat mortalitas tinggi akan berdampak terhadap reputasi
Indonesia dimata dunia. 

Masalah Perkawinan dan Perceraian
              Perkawinan bukan merupakan komponen yang langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk akan tetapi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap fertilitas, karena dengan adanya perkawinan dapat meningkatkan angka kelahiran. Sebaliknya perceraian adalah merupalkan penghambat tingkat fertilitas karena dapat menurunkan angka kelahiran. Di Indonesia status perkawinan (kawin) masih jauh lebih tinggi dibandingkan.
Masalah yang timbul akibat perkawinan antara lain:
1. Perumahan
2. Fasilitas kesehatan
Masalah yang timbul akibat perceraian meningkat adalah :
1. Sosial Ekonomi
2. Nilai agama yang lemah
Alternatif Pemecahan :
Perkawinan
1. Menambah masa lajang.
2. Meningkatkan masa pendidikan.
Peceraian :
1. Konsultasi Keluarga.
2. Pendalaman Agama.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim, Ekonomi Pembangunan, Ekonisa (Kampus Falkultas Ekonomi UII): Yogyakarta, 2004

Budiman Arif Teori Pembangunan Edisi ke 3, Gremedia Jakarta 2000