Senin, 09 Juli 2012

KONSEP DASAR TENTANG NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
              Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang berbeda dengan bentuk organisasi lain terutama karena hak negara untuk mencabut nyawa seseorang. Untuk dapat menjadi suatu negara maka harus ada rakyat, yaitu sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
              Maka dari hal itu pemakalah mengharapkan para pembaca mengetahui bagaimana hakikat negara itu yang sebenarnya, dan ada apa saja tujuan dari negara itu dan apa saja unsur-unsurnya.
B.     Rumusan Masalah
a.       Apa makna dan pengertian Negara?
b.      Apa saja unsur-unsur Negara?
c.       Apa saja tujuan Negara?
d.      Bagaimana bentuk-bentuk Negara?
C.    Tujuan
a.       Memahami makna negara sebenarnya.
b.      Mengetahui unsur-unsur negara.
c.       Mengetahui tujuan negara.
d.      Mengetahui bentuk-bentuk negara.


BAB II
PEMBAHASAN
KONSEP DASAR TENTANG  NEGARA
A.    Pengertian Negara
              Untuk memahami secara detil mengenai negara, maka terlebih dulu akan diawali dengan penelusuran kata negara tersebut. Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa inggris), staat (bahasa belanda dan jerman) dan etat (bahasa perancis). Kata staat, state dan etat itu diambil dari kata bahasa latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak yang tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Menurut Roger H.soltau,negara didefinisikan dengan alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau yang mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.Lain hal nya yang dikemukakan oleh Harold J.Laski,Menurutnya negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara syah lebih agung pada individu atau kelompok yang  merupakan bagian dari masyrakat itu.Kemudian Max weber mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara syah dalam suatu wilayah.1
              Mr.Soenarko dalam bukunya “susunan negara kita, jilid 1” Negara itu adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah, Sedangkan menurut Logeman mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan masyarakat.2
          Georg Jellinek, menerangkan negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap diwilayah tertentu. Selanjutnya Georg Wilhelm Friedrich Hegel memberikan pengertian bahwa Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Roelof Krannenburg memberikan sumbangan tentang pengartian negara, Negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Prof. R. Djoko Soetono mendefinisikan Negara sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Dan Aristoteles juga menambahkan pengertian Negara yaitu, perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Dan oleh Karl Marx Negara diartikan sebagai alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain.3

B.     Unsur-unsur Negara
        Adapun unsur-unsur yang harus dimiliki suatu masyarakat politik supaya ia dapat dianggap sebagai negara, menurut Oppenheim Lauterpacht adalah sebagai berikut:
a.    Harus ada rakyat
b.    Harus ada daerah
c.    Harus ada pemerintah yang berdaulat.4
              Suatu negara harus memiliki tiga unsur penting yaitu, rakyat, wilayah dan pemerintah. Ketiga unsur ini oleh Mahfud MD disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur itu perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengkuan dunia internasional yang oleh mahfud dikenal dengan unsure deklaratif.        
Untuk lebih jelasnya memahami unsur pokok dalam Negara ini, akan diuraikan dibawah ini:
1.        Rakyat
       Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sebagai sekumpulan manusia yang diperswaktukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak dapat di bayangkan adanya suatu Negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah substratum personel dari suatu negara.
2.        Wilayah
       Wilayah dalam sebuah Negara merupakan unsur yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada Negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah Negara biasanya mencakup daratan, perairan dan udara.
3.  Pemerintahan
       Pemerintahan adalah alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah Negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam.
4.Pengakuan Negara lain
       Unsur pengakuan negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan negara de fakto dan de jure. Pengakuan de fakto  adalah pengakuan atas fakta adanya suatu negara. De jure merupakan pengakuan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum5.

Menurut M. Tasar Karimuddin ada beberapa unsur-unsur dasar Negara yaitu,
1.        Rakyat/ Jumlah penduduk.
       Rakyat merupakan unsur pertama dalam membentuk negara, tanpa masyarakat maka mustahil Negara bisa terbentuk. Leacock mengatakan: Negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang mendiami bumi ini. Dari hal ini timbullah pertanyaan, berapakah jumlah penduduk untuk membentuk negara?
Plato mengatakan bahwa untuk membentuk sebuah Negara wilayah tersebut membutuhkan 5040 penduduk. Pendapat ini tidak berlaku dijaman modern ini, lihat saja populasinya india, US, China, Soviet Union, dimana india memiliki 1 miliyar penduduk, jadi jumlah penduduk untuk membentuk Negara tidak ada limitnya.
2.        Wilayah
       Wilayah merupakan unsur yang kedua, karena dengan ada wilayah yang didiami oleh manusia, maka negara akan terbentuk, jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanent oleh manusia maka mustahil untuk membentuk Negara. Bangsa yahudi misalnya, dimana mereka tidak mendiami suatu tempat secara permanent. Alhasil mereka tidak memiliki tanah yang jelas untuk didiami, tapi dengan kepintaran PBB diberikanlah Israel sebagai negara bagian agar mereka merasa memiliki tanah. Wilayah yang diiringi dengan kekayaan alam yang melimpah, akan menjadi rakyat hidup sejahtera dan bisa memetik hasil dari alam untuk kehidupan mereka. Tapi sayangnya hasil alam tersebut dijadikan uang sampingan oleh segelintir penguasan yang tidak bertanggung jawab.[3]
3.        Pemerintah
       Jika rakyat telah siap dan wilayah yang di tempati memungkinkan untuk bernaung, maka yang tidak kalah pentingnya ialah pembentukan pemerintahan. Pemerintahan terbagi atas tiga organ:
a.         Badan pembuatan undang-undang (BPUU). Dimana organ ini mengatur hukum-hukum untuk negara dan rakyatnya yang ditetapkan secara musyawarah.
b.        Pelaksanaan. Orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan atau tombak negara alias para pejabat kita.
c.         Pengadilan. Ini bukan suatu badan yang asing bagi kita, tugas mereka menyeret orang-orang yang bermasalah, tapi anehnya mereka juga berkerja sama dengan penjahat.
4.        Kedaulatan.
       Kedaulatanlah yang membedakan Negara dengan organisasi lainnya, jika negara yang berdaulat berarti memiliki UUD pemerintahan sendiri, bahkan bebas dari ikatan belenggu dari Negara lain, pemahamannya Merdeka.

C.     Beberapa Teori Tentang Terbenutknya Negara
1. Teori kontrak social (social contract)
            Teori ini beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Beberapa pakar penganut teori kontrak sosial yang menjelaskannteori asal-mula Negara, diantaranya:
a. Thomas Hobbes (1588-1679)
            Menurutnya syarat membentuk Negara adalah dengan mengadakan perjanjian bersama individu-individu yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan. Tekhnik perjanjian masyarakat yang dibuat Hobbes sebagai berikut setiap individu mengatakan kepada individu lainnya bahwa “Saya memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak memerintah kepada orang ini atau kepada orang-orang yang ada di dalam dewan ini dengan syarat bahwa saya memberikan hak kepadanya dan memberikan keabsahan seluruh tindakan dalam suatu cara tertentu”.
b. John locke (1632-1704)
            Dasar kontraktual dan Negara dikemukakan Locke sebagai peringatan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas, sebab dalam mengadakan perjanjian dengan seseorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka.
c. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
             Keadaan alamiah diumapamakannya sebagai keadaan alamiah, hidup individu bebas dan sederajat, semuanya dihasilkan sendiri oleh idividu dan individu itu puas. Menurut “Negara” atau “badan korporatif” dibentuk untuk menyatakan “kemauan umumnya” (general will) dan ditujukan pada kebahagiaan besama. Selain itu Negara juga memperhatikan kepentingan-kepentingan individual (particular interest). Kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya.
2.Teori Ketuhanan
            Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin Negara ditunjuk oleh Tuhan Raja dan pemimpin-pemimpin Negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun.
3.  Teoir kekuatan
           Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah, Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan Negara.

D.    Bentuk-bentuk Negara
              Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka berdaulat dengan suatu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kestuan ini terbagi dalam dua macam sistem pemerintah : sentral dan otomi.
              Bentuk negara dalam konsep dan teori modern saat ini terbagi dalam dua bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat.
1.        Negara kesatuan
       Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kestuan ini terbagi dua macam, yaitu :
a.         Negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi, yakni sistem pemerintah yang langsung dipimpin pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
b.        Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi, yakni kepala daerah diberikan kesempatan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayah sendiri, sistem ini dikenal dengan istilah Otonomi daerah (swatantra).
2.        Negara Serikat
       Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat, negara bagian tersebut pada mulanya merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, maka dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.
Disamping dua bentuk negara ini, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :
1.        Monarki
       Pemerintah monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Monarki memiliki dua jenis yaitu, monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki Absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi ditangan satu orang raja atau ratu. Sedangkan Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara.
2.        Oligarki
       Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau beberapa kelompok tertentu.
3.        Demokrasi
       Bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau kekuasaannya berdasarkan pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.9[5]

E.     Negara dan Agama
          Negara bertujuan mewujudkan kerjasama antara segenap umat manusia, maka agama adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka penegakkan prinsip tersebut yang dilandasi oleh iman, akhlakul karimah dan syari’ah.
Kalau agama hendak mencapai tujuannya tersebut dengan berpedoman pada perasaan kejiwaan dan keyakinan, maka agama bersama negara mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk mencapai tujuan itu.
          Dan agama merupakan faktor terpenting dalam membentuk susunan masyarakat yang harmonis dan membina kemajuan bangsa, maka jelas agama merupakan unsur pokok dalam menegakkan negara dan mensukseskan tujuannya serta membawa misinya.10[6]

F.Konsep Relasi Agama dan Negara dalam Islam
          Relasi antara agama dan negara sangat erat sekali dan menunjukkan arti yang positif.Dalam islam, hubungan negara dan agama menjadi perdebatan yang cukup panjang diantara pakar islam hingga kini.Bahkan menurut Azyumardi Azra, perdebatan itu telah lama berlangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. Menurut Mohammad Husein Haikal, prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al Quran dan Sunnah tidak ada yang langsung berkaitn dengan ketatanegaraan. Dan ia mengatakan bahwa dalam islam tidak terdapat suatu sistem pemerintahan yang baku. Umat islam bebas bebas menganut sistem pemerintahan apapun, asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara para warga negaranya, baik hak maupun kewajiban dan persamaan dihadapan hukum, dan pelaksanaan urusan  negara diselenggarakan atas dasar musyawarah (syura) dengan berpegang kepada tata nilai moral yang diajarkan Islam.11[7]
          Dalam lintasan sejarah dan opini para teoritis politik islam , ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan negara dengan agama Dapat dirangkum kedalam 3 paradigma, yaitu :
1. Paradigma Integralistik
          Merupakan paham dan konsep hubungan negara dan agama merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa islam tidak mengenal pemisahan antara agama dengan politik atau negara.
2. Paradigma Simbiotik
          Hubungan negara dan agama saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam konteks ini, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spritualitas. Begitu juga sebaliknya, agama juga membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama.
3. Paradigma Sekularistik
          Merupakan anggapan bahwa ada pemisahan antara agama dan negara. Negara dan agama merupakan  dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidang nya masing-masing. Berdasarkan pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang beul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui social contack dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (syari’ah).

G.    Hubungan Islam dan Negara Indonesia
          INDONESIA  dikenal sebagai negeri MUSLIM TERBESAR DI DUNIA. Uniknya, Indonesia bukanlah sebuah negara islam. Perdebatan Islam dan konsep-konsep ideologi sekuler menemukan titik puncaknya pada persidangan formal dalamsidang majelis BPUPKI. Para tokoh nasionalis muslim seperti H. Agus Salim, K.H. Mas Mansur, K.H. Wachid Hasyim, menyuarakan suara aspirasi islam dengan mengajukan usul konsep Negara islam dengan menjadikan islam sebagai dasar Negara bagi indonesia merdeka. Usulan menjadikan islam sebagai konsep negara dari kelompok nasionalis muslim bersandar pada alasan sosiologis bangsa indonesia yang mayoritas memeluk islam sebagai agama dan kepercayaannya.12[8]

BAB III
PENUTUP
A.      Kesimpulan
              Dari uraian panjang yang telah dijabarkan pada bab pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dalam konsepsi islam, tidak ditemukan rumusan  yang pasti tentang konsep negara. Dua sumber islam, Al-Qur an dan Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam islam. Meskipun demikian, islam mengajarkan banyak nilai dan etika bagaimana negara itu dibangun dan dibesarkan.
              Hubungan agama dan negara di indonesia lebih menganut pada asas keseimbangan yang dinamis, yaitu tidak ada pemisahan agama dan politik, namun masing-masing dapat saling mengisi dengan segala peranannya.
              Peradaban islam dan tegaknya syari’at, bukan semata-mata dibangun atas satu sistem baku, tetapi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka amat baik menyatukan umat islam dibangun atas dasar visi dan misi bersama menghadapi musuh islam. Negara kita adalah rumah kita juga, umat islam mayoritas di indonesia amat berhak membangun berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Negara seperti rumah yang harus dibangun, dipelihara, dibersihkan.Saudara seagama adalah ikhwan kita dan yang tidak seagama adalah tetangga kita.

B.  Saran
              Dari penyusunan makalah ini, penulis mengharapkan agar mahasiswa UIN pada umumnya dan terkhusus mahasiswa Pendidikan B.Arab memperoleh pengetahuan yang luas dan memahami konsep tentang negara.
              Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah dengan judul konsep dasar negara ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan makalah ini untuk masa yang akan datang.


[1] Dede Rosyada dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Madani, (Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta Jilid 2, 2003) hlm. 38-39.
2. M. Solly, S.H, Ilmu Negara, (Medan: Penerbit Alumni, 1981) hlm. 9.
4 M. Solly lubis, S.H, Ilmu Negara, (Medan: Penerbit Alumni, 1981) hlm. 10.
5 Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta Jilid 3: 2008). hlm. 92.
6 http://www.google.com

[5] 9  Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Pendidikan Kewarganegaraan civic education, (Jakarta : ICCE UIN Jakarta jilid 3 : 2008), hlm. 97-98.
[6] 10 Dr. Mustafa As-siba’i : Agama dan Negara, Media Da’wah, Bangil, 1978, hlm. 8
[7] 11A. Ubaedillah dan Abdul Rozak : Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, Hal. 102.
[8] 12 A.Ubaedillah dan Abdul Rozak: Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Hal.105