Jumat, 14 November 2014

PROSES PERNIKAHAN DALAM HUKUM INDONESIA

PROSES PERNIKAHAN DALAM HUKUM INDONESIA
Oleh: Fitri Yafrianti & Warino
ô`ÏBur ÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`ÏiB öNä3Å¡àÿRr& %[`ºurør& (#þqãZä3ó¡tFÏj9 $ygøŠs9Î) Ÿ@yèy_ur Nà6uZ÷t/ Zo¨Šuq¨B ºpyJômuur 4 ¨bÎ) Îû y7Ï9ºsŒ ;M»tƒUy 5Qöqs)Ïj9 tbr㍩3xÿtGtƒ ÇËÊÈ  
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
[Al-Qur’an, Surat Arum: 21]

A.    Pendahuluan
Perkawinan merupakan masalah yang essensi bagi kehidupan manusia, oleh karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Agar hakekat perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif, maka kiranya perlu adanya pengaturan tersendiri. Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur oleh hukum.[1]
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan ummat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh ummat Islam.[2]
Oleh karena itu selain kompilasi harus mewujudkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 juga ia dituntut mampu menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini. Peraturan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara umum dapat dibagi dalam dua golongan yaitu:
1.      Pelaksanaan perkawinan untuk orang-orang non-Islam dan
2.      Pelaksanaan perkawinan untuk orang-orang Islam.
Pelaksanaan  perkawinan untuk orang-orang non-Islam
Dalam bagian pertama ini termasuk seluruh agama dan orang-orang yang menganut kepercayaan  berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa, seperti orang-orang yang beragama Kristen Katolik, Protestan, Budha, dan orang-orang yang menganut berbagai-bagai kepercayaan yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa keseluruhannya penulis kategorikan ke dalam satu golongan yaitu orang-orang non-Islam. Dasar penggolongan ini tentunya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Dalam Negara Republik Indonesia dikenal hanya dua  cara pencatat perkawinan yaitu yang dilakukan oleh pegawai catatan sipil, atau Burgerlijke Stand, dulu melaksanakan dan mencatat perkawinan bagi semua orang-orang non-Islam, pelaksanaannya adalah persis sama atau menurut peraturan perkawinan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), bahwa sahnya perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing, untuk orang-orang beragama Kristen dilaksanakan dengan upacara agama Kristen di gerejanya. Untuk setiap agama mereka melakukan upacara perkawinan menurut hukum agamanya. Sedangkan pelaksanaannya pencatatan tetap tidak berubah seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan PPN untuk orang Islam.[3]  
Pelaksanaan perkawinan untuk orang-orang Islam
a.      Tata Cara Perkawinan
Pemeriksaan Kehendak Nikah
            Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan  oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya.
            Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (pasal 3, 4 dan 5 PP 9 Tahun 1975). Surat persetujuan dan keterangan asal-usul. Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik karena halangan melanggar hukum Munakahat atau karena melanggar Peraturan tentang Perkawinan. Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam atau disingkat PMA No. 3/1975, yang berbunyi:
1.      Orang yang hendak menikah, talak, cerai, dan rujuk harus membawa surat keterangan dari Kepala desanya masing-masing menurut contoh model Na-Tra.
2.      Orang yang tidak mampu harus pula membawa “Surat keterangan tidak mampu” dari Kepala Desanya.
Ø  Maka di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap:
a.       Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.[4]  
b.      Persetujuan calon mempelai sebagai dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
c.       Surat keterangan tentang orang tua (ibu-bapak) dari Kepala Desanya menurut model Nb.
d.      Surat izin dari Pengadilan Agama sebagai dimaksud pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.
e.       Surat dispensasi dari Pengadilan Agama, bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
f.       Surat izin dari pejabat menurut peraturan yang berlaku baginya, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
g.      Surat keterangan pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan menikah bagi calon istri, karena perbedaan hukum dan atau kewarganegaraan.  
Ø  Bagi duda, janda yang hendak menikah lagi harus membawa:
a.       Kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai: atau
b.      Surat keterangan kematian suami/ istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau walinya, menurut contoh model Nd.
Ø  Bagi suami yang hendak beristri lebih dari  seorang, harus membawa surat izin dari Pengadilan Agama.
Ø  Apabila kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai, rujuk hilang, maka diminta duplikatnya atau keterangan lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 PMA No. 3/1975 ini. Untuk mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya kecuali ada peraturan lain.[5]
Hasil pemeriksaan itu ditulis dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut contoh yang diumumkan oleh Menteri Agama. P3NTR membuat daftar pemeriksaan nikah itu rangkap 2 sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya beserta surat-surat yang diperlukan dan yang lain disimpan. Calon suami, calon istri dan wali nikah masing-masing mengisi ruang nomor III, IV dan  V dari daftar pemeriksaan nikah sedang ruang-ruang lainnya diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR.
Apabila mereka tidak pandai menulis, maka ruang III, IV, yaitu diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR. Pengiriman lembar pertama daftar pemeriksaan nikah oleh P3NTR dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah akad nikah dilangsungkan. Apabila lembar-lembar pertama dari daftar pemeriksaan hilang,  maka oleh P3NTR dibuatkan salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara sebab-sebab hilangnya. Apabila calon suami  atau wali nikah karena bertempat tinggal di luar daerah, tidak hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaan padanya dimintakan pertolongan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggalnya.
Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR ini memeriksa calon suami atau wali nikah itu, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaannya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang bersangkutan. Apabila ternyata dari pemeriksaan itu  terdapat halangan pernikahan menurut hokum agama atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan/ atau belum dipenuhi persyaratan/ ketentuan tersebut dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975 ini keadaan itu segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR menurut model 2 (lampiran IX) pasal 7 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 9 dan 10 PMA No. 3/1975.
b. Pengumuman[6] Kehendak Nikah
Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor perwakilan (lampiran XIV).  Pengumuman itu ditandatangani oleh pegawai pencatat dengan mempergunakan model Nc (lampiran XIV) dan memuat:
a.       Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu.
b.      Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
c. Pencegahan Pernikahan
Pernikahan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.  Pencegahan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hokum di mana pernikahan akan dilangsungkan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pencegah memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang bersangkutan tentang usaha pencegahannya tersebut dan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR memberitahukan adanya permohonan pencegahan pernikahan kepada masing-masing calon mempelai. Pencegahan pernikahan dapat dicabut dengan keputusan Pengadilan Agama atau dengan menarik kembali permohonan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegahnya. Alasan pencabutan dapat juga dilakukan dengan alasan nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 20 PMA Nomor 3 Tahun 1975.
Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.[7]   Pencegahan perkawinan harus diajukan kepada pejabat penjatat nikah talak dan rujuk yang diangkat oleh menteri Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Bab VII pasal 20.
d. Penolakan Tentang Nikah
Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka pegawai pencatat nikah atau P3NTR diharuskan menolah pelaksanaan pernikahan dimaksud dengan memberitahukan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut contoh model P3 (lampiran XII). Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Yang bersangkutan serta alasan penolakannya. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian Pengadilan Agama memeriksa penolakan itu, apakah memperkuat penolakan ataukah memerintahkan agar supaya pernikahan dilangsungkan . PPN atau P3NTR diharuskan melaksanakan pernikahan dimaksud apabila Pengadilan Agama memerintahkan Pelaksanaannya.
            Juga diatur pada pasal 21 bahwa pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dilarang melangsungkan pernikahan atau membantu melangsungkan pernikahan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat pernikahan, meskipun tidak ada pencegahan pernikahan. Sedangkan aspek terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan adalah yang berhubungan dengan pelanggaran oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Apabila ternyata ada pelanggaran, pemberitahuan kehendak nikahpun tidak dapat diterima, sebagaimana diatur pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor. 3 Tahun 1975.
e. Pembatalan Pernikahan
Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diingini oleh kedua belah pihak maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan dalam daerah hokum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri.[8]
Menurut ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
a)      Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
b)      Suami atau istri.
c)      Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.
d)     Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hokum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian itu putus.
f. Prosedur Pencatatan Perkawinan.
            Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Departemen Agama RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengambil peranan secara langsung dan aktif untuk melaksanakan Undang-Undang itu, yang melibatkan dua Direktorat yakni Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam berdasakan KMA Nomor 18 Tahun 1975. Masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22/1946 jo. Undang-Undang Nomor 32/1954  jo. Undang-Undang Nomor 1/1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 maka Departemen Agama melaksanakan secara vertical sampai dengan Kantor Urusan Agama kecamatan melaksanakan tugas-tugas sebagai pencatat  perkawinan, atau pencatat nikah. Perlu juga dijelaskan disini bahwa pencatatan perkawinan/nikah itu termasuk pencatatan talak, Cerai dan Rujuk.
            Dalam Undang-Undang Nomor 22/1946 dikenal istilah pegawai pencatat nikah, Talak dan Rujuk, yang lazim disingkat menjadi PPN. Untu diluar Jawa Madura dibantu oleh Tokoh-tokoh Agama di Desa-desa yang dianggap mampu dan cakap, dan mereka itu bukan Pegawai Negeri, diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Talak dan Rujuk hal ini diatur dengan surat Penetapan Menteri Agama No. 14 Tahun 1955 sedang Pembantu Pegawai Pencatat nikah, Talak dan Rujuk yang disingkat menjadi P3NTR.[9]
g. Pencatatan Perkawinan
Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
Akta perkawinan ialah sebuah daftar besar (dahulu Register nikah ) yang memuat antara lain sebagai berikut ( pasal 12 PP ). 
  1. Nama, tempat dan tanggal lahir, Agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami dan istri, wali nikah, orang tua dari suami istri, saksi-saksi, wali atau kuasa bila perkawinan melalui seorang kuasa.
  2. Surat-surat yang diperlukan seperti izin kawin ( pasal 6 Undang-undang). Distensasi kawin (pasal 7 Undang-undang). Izin poligami (pasal 4). Izin dari Menteri Hankam pangab bagi ARBRI, penjanjian sebagai dimaksud pasal 29 Undang-undang.
akta perkawinan  itu oleh Pegawai Pencatat perkawian dibuat rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan dikantor pencatatan  ( KUA atau KCS), sedangkan helai kedua dikirim ke  Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi Kantor Pencatatan tersebut (pasal 12 PP). Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila dikemudian hari terjadi Talak atau Gugatan Perceraian. Sebab Undang-Undang (pasal 39) menentukan bahwa cerai hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan, sedang cerai gugatan harus dengan putusan pengadilan (pasal 40 Undang-undang).
h. Pelaksanaan Akad Nikah
Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak melakukan perkawinan oleh pegawai pencatata seperti yang dimaksud dalam pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara melakukan perkawinan dilakukan menurut hokum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu.
Apabila akad nikah dilaksanakan diluar ketentuan ayat (1) pasal 23 PMA Nomor 3/75 maka calon mempelai atau walinya harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri. Akad nikah dilakukan oleh wali nikah sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3NTR yang dianggap memenuhi syarat-syaratnya.[10]
Menurut ketentuan pasal 10 PP Nomor. 9 Tahun 1975 pasal 10, “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum Agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:
1.      Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2.      Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3.      Menggunakan kata-kata: Nikah atau Tazwij atau terjemah dari kata-kata Nikah atau Tazwij.
4.      Antara ijab dan qabul bersambungan.
5.      Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
6.      Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah,
7.      Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.[11]
i. Akta Perkawinan
Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan itu berada. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 13. P Nomor 9 Tahun 1975).
            Akta perkawinan memuat:
a)      Nama, tempat dan tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
b)      Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
c)      Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 atau 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang.
d)     Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
e)      Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang.
f)       Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
g)      Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam Pangab bagi anggota angkatan bersenjata.
h)      Perjanjian perkawinan bilamana ada.
i)        Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama islam.
j)        Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa (pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975 Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).



DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
K.N. Sofyan Hasan & Warkum Sumitro, Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia, Surabaya: Usaha Nasional, 1994
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
Mohd. Idris  Ramudo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara: 1974
H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
A. Abdurrahman Ghozali, M. A., Fuqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003.







* Penulis Adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (UIN SUSKA). Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam (kosentrasi fiqih) Semester IV, sekarang sedang menyelesaikan Program SI.
[1] K.N. Sofyan Hasan & Warkum Sumitro, Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hal. 109.
[2] Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah yang mana bangsa Indonesia, pernah memberlakukan berbagai hubungan perkawinan bagi bebagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, yaitu:
a.       Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
b.        Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
c.        Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonantie Cristen Indonesia (Stbl. 1933 No. 74);
d.       Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
e.        Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
f.        Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 55-56.
[3] Untuk orang-orang Islam pelaksanaan perkawinannya Nikah dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR, sedangkan bagi umat Kristen pencatatan dan pelaksanaannya tetap berdsarkan ordonasi perkawinan Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon (Huwelije Ordonantie voor Christen Indonesia, Jawa Minahasa en Amboina) Staatsblad 1933 No. 74 yang telah diperlakukan untuk Saparua dan Banda bagi orang-orang Kristen dengan Staatsblad 1936 No. 607 Bijblaad 1946 No. 136, pelaksanaannya dengan Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Staatsblad 1933 No. 75. Mohd. Idris  Ramudo, Hukum Perkawinan Islam, (Bumi Aksara: 1974), hal. 169-170.
[4] Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa model Nf. Idris  Ramudo, Hukum Perkawinan Islam, hal. 171.
[5] Duplikat surat-surat itu harus dibubuhi materai menurut  peraturan yang berlaku. Apabila kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama. Apabila kepala desa tidak dapat memberikan keterangan kematian karena tidak menerima laporannya, dapat diberikan keterangan lain (pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 7 dan 8 PMA Nomor 3/75).  Idris  Ramudo, Hukum Perkawinan Islam, hal. 172-173.
[6] Surat pengumuman itu selama 10 hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek (pasal 8 dan 9 PP 9/75 jo. pasal 10 PMA 3/75).  Idris  Ramudo, Hukum Perkawinan Islam, hal. 174.
[7] Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang  dapat menjegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perkawinan juga dapat dicegah oleh orang-orang yang tersebut di atas apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan adanya menurut hokum tersebut, nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi perkawinan/ mempelai yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan pasau 8 orang seperti tersebut dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang itu sedang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Idris  Ramudo, Hukum Perkawinan Islam, hal. 176.
[8] Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ini dilakukan sesuai dengan cara mengajukan gugatan perceraian (pasal 38 ayat (2) Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Idris  Ramudo, Hukum Perkawinan Islam, hal. 178.
  
[9] Pelaksanaan langsung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah disesuaikan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk pada Direktoran Urusan Agama Islam ialah Pegawai pencatat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk yang lazim disingkat PPN di Jawa Madura. Sedangkan di luar Jawa  Madura ialah pembantu Pencatatan Nikah, Talahk, Cerai dan Rujuk yang lazim disingkat P3NTR. Demikian dikemukakan oleh K.H. Muchtar Nasir dalam seminar Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di Jakarta Tahun 1974 dengan judul: Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan suatu tinjauan administrative. Idris  Ramudo, Hukum Perkawinan Islam, hal. 180.

[10] Ongkos jalan bagi pegawai pencatat nikah atau P3NTR untuk menghadiri akad nikah di luar balai nikah, dibebankan kepada orang yang bersangkutan menurut peraturan yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama atas usul Kepala Bidang Urusan Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daereh setempat (pasal 22, 23, dan 24 PMA Nomor 3 Tahun 1975). Idris  Ramudo, Hukum Perkawinan Islam, hal. 185.
[11] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, hal. 97.