Sejarah perbankan

A.    Sejarah perbankan

Asal mula kegiatan perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakyukan penjajahan  ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Shingga dalam  sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (money Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan opersional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Sejarah Perbankan Indonesia

Sejarah perbankan Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan pentiing di Hindia Belanda. Bank-bank yan ada itu antara lain:

1.      De Javasce NV

2.      De Post Poar Bank

3.      De Algemenevloks Credit Bank

4.      Nederland Handles Maatscappi (NHM)

5.      Nationale Handles Bank (NHB)

6.      De Escompto Bank NV

Di samping itu terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tgersebut antara lain:

1.      Bank Nasional Indonesia

2.      Bank Abuan Saudagar

3.      NV Bank Boemi

4.      The Chartered Bank of India

5.      The Yokohama Species Bank

6.      The Matsui Bank

7.      The Bank of China

8.      Batavia Bank

Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yan ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

1.      Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI’46.

2.  Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Credit Bank atau Syomin Ginko.

3.      Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.

4.      Bank Indonesia Palembang tahun 1946.

5.      Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.

6.      Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.

7.      NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.

8.      Bank Dagang Indonesia NV Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.

9.       Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger denagn Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di In donesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS).

Masing-masing bentuk lembaga bank tersebutberbeda karakteristik dan fungsinya.

Sejarah Bank Pemerintah

Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:

a.      Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan UU No 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya bersal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan tahun 1951.

b.      Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor

Bank ini bersal dari De Algemene Volkscredit Bank, kemudia dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi:

1.      Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengn UU No 21 Tahun 1968.

2.      Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.

c.       Bank Negara Indonesia (BNI’46)

Bank ini menjadi BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia’46.

d.      Bank Dagang Negara (BDN)

BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit.

e.       Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemdian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Bumi Daya.

f.       Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

g.      Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.

h.      Bank Tabungan Negara (BTN).

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.

i.        Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembanguna Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat ini ddilaksanakan pada tahun 1999.

Kelembagaan

Sejarah kelembagaan BankIndonesia dimulai sejak berlakunya Undang-undang (UU) No.11/1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank  Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Ditangan Dewan Moneter inilah, kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berda pada pemerintah. Setelah sempat dilembur kepada bank tunggal, apada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank I ndonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah orde baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU No.3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan / atau pihak-pihak lain.

Namun, dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan pula kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

Moneter

Setelah berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter di Indonesia secara umum ditetapkan oleh Dewan Moneter dan pemerintah bertanggung jawab atasnya. Mengingat buruknya perekonomian pasca perang, yang ditempuh pertama kali dalam bidang moneter adalah upaya perbaikan posisi cadangan deivsa melalui kegiatan ekspor dan impor. Pada periode ekonomi terpimpin, pembiayaan deficit spending keuangan  negara terus meningkat, terutama untuk membiayai proyek poitik pemerintah. Laju inflasi terus mmbumbung tinggi sehingga dilakukan dua kali pengetatan moneter, yaitu tahun 1959 dan 1965. Lepas dari periode tersebut pemerintah memasuki masa pemulihan ekonomi melalui program stabilitasi dan rehabilitasi yang kemudian diteruskan dengan kebijakan deregulasi bidang keuangan dan moneter pada awal tahun 1980an. Ditengah pasang surutnya kondisi perekonomian, lahirlah berbagai paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia.

            Mulai pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi moneter menerpa Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah, sistem pembayaran terancam macet, dan banyak utang luar negeri yang tak terselesaikan. Berbagai langkah ditempuh, mulai dari pengetatan moneter hingga beberapa program pemilihan IMF yang diperoleh melalui beberapa Letter of Intent (LOI) pada tahun 1998, namun akhirnya masa suram dapat terlewati.

Perekonomian semakin membaik seiring denagn kondisi politik yang stabil pada masa reformasi. Sejalan dengan itu, tahun 1999 merupakan tonggak bersejarah bagi Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.3/2004. Dalm undang-undang ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang  independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai undang-undang tersebut, Bank Indonesia diwajibkan  untuk menetapkan  target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian moneter. Selain itu, utang luar negeri berhasil dijadwalkan kembali dan kerjasama dengan IMF diakhiri melalui Post Program Monitoring (PPM) pada tahun 2004.

Perbankan

Saat kembali menjadi Negara Kesaatuan Repulik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh struktur kolonial. Bank-bank asing masih merajai kegiatan perbankan nasional, sementara peranan bank-bank nasional dalam negeri masih terlampau kecil. Hingga masa menjelang lahirnya Bank Indonesia pada tahun 1953, pengawasan dan pembinaan bank-bank blum terselenggara. De Javasche Bank adalah bank asing pertama yang dinasionalisasikan dan kemudian menjelma menjadi BI sebagai bank sentral Indonesia. Beberapa tahun kemudian, seiring dengan memanasnya hubungan RI-Belanda, dilakukan nasionalisasi atas bank-bank milik Belanda. Berikutnya, sistem ekonomi terpimpin telah membawa bank-bank pemerintah kepada sistem bank tunggal yang tida bertahan lama. Orde bru datang membawa perubahan dalam bidang perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang  No 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Mulai saat itu, sistem perbankan berada dalam kesatuan sistem dan kesatuan  pimpinan, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan dukungaan pemerintah, dalam  kurun waktu 1971-1972 melaksanakan kebijakan penertiban bank swasta nasional dengan sasaran  mengurangi jumlah bank swasta nasional, karena jumlahnya terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bank-bank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. Selain itu, Bank Indinesia juga menyediakan dana yang cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk program-program Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Investasi (KI), Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), Kredit Koperasi (Kakop), Kredit Profesi Guru (KPG), dan sebagainya. Dengan langkah ini, BI telah mengambil posisi sebagai penyedia dana terbesar dalam pembangunan ekonomi diluar dan APBN.

Industri perbankan Indonesia telah menjadi industri yang hampir seluruh aspek kegiatannya diatur oleh pemerintah dan BI. Regulasi tersebut menyebabkan kurangnya inisiatif  perbankan. Tahun 1983 merupakan titik awal BI memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga, baik kredit maupun tabungan dan deposito. Tujuaannya adalah untuk membangun sistem perbankan yang sehat, efisien dan tangguh. Kebijakan selanjutnya merupakan titik balik dari kebijakan pemerintah dalam penertiban perbankan tahun 1971-1972 dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88), yaitu kemudahan pemberian ijin usaha bank baru, ijin pembukaan kantor cabang, dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pada periode selanjutnya, perbankan nasional mulai menghadapi masalah meningkatnya kredit macet. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pemberian kredit oleh perbankan untuk sektor properti. Keadaan ekonomi mulai memanas dan tingkat inflasi mulai bergerak naik.

Ketika krisis moneter 1997 melanda, strukutur perbankan Indonesia porak poranda. Pada tanggal 1 November 1997, dikeluarkan kebijakan pemerintah yang melikuidasi 16 bank swasta. Hal ini mengakibatkan kepanikan dimasyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia turun mengatasi keadaan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, berbagai tindakan restrukturisasi dijalankan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah.

Sistem pembayaran

Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua yatu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dalam Undang-Undang  No 11/1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia (BI) hanya mengeluarkan  uang  kertas dengan  nilai lima rupiah ke atas, sedangkkan pemerintah berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah  dalam semua pecahan dibawah lima rupiah. Uang kertas pertama dikeluarkan  oleh BI adalah uang kertas bertanda tahun 1952 dalam tujuh pecahan. Selanjutnya berdasarkan UU No 13/1968, BI mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan. Sejak saat itu, pemerintah tiak lagi menerbitka uang kertas dan uang logam. Uang logam pertama yang dikeluarka BI adalah Emisi taahun 1970. Pada era 190-an, BI mengeluarkan uang dalam pecahan besar, yaitu Rp.20.000 (1992), Rp 50.000 (1993) dan Rp.100.000 (1999). Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan uang pecahan besar seiring denga perkembangan ekonomi yang tengah berlangsung saat itu.

Sementara itu, dalam  pembayaran non tunai, BI telah memulai langkahnya dengan menetapkan diri sebagai kantor perhitungan sentarl menjelang akhir tahun 1954. Sebagi bank sentral, sejak awal BI telah berupaya keras dalam pengawasan  dan penyehatan sistem pembayaran giral. BI juga terus berusaha untuk menyempurnakan berbagai sistem pemabayaran giral dalm negeri dan luar negeri. Pada periode 1980 sampai dengan 1990-an, pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan volume transaksi pemabayaran non tunai juga semakin meningkat. Oleh karena itu, BI mulai menggunakan sistem yang lebuh efektifdan canggih dalam penyelesaian transaksi pembayaran non tunai . berbagai sistem seperti Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) dengan basis personal computer dan Sistem Transfer Dana Antar Kantor Terotomasi dan Terintegrasi (SAKTI) dengan sistem paperless transaction terus dikembangkan dan disempurnakan. Akhirnya, BI berhasil menciptakan berbagai perangkat sistem elektronik seperti BI-LINE, Sistem Kliring Elektronik Jarak Jauh (SIKJJ), kliting warkat antar wilayah kerja (intercity clearing) dan Scriptless Securities Settlement System (S4) yang semaki mempermudah pelaksanaan peembayaran non tunai di Inonesia.

Gubernur Bank Indonesia (1953- sekarang)

·         Mr. Sjafruddin Prawiranegara Masa Jabatan : 1953 – 1958

·         Mr. Loekman Hakim Masa  Jabatan : 1958 – 1959

·         Mr. Soetikno Slamet Masa Jabatan : 1959 – 1960

·         Mr. Somarno Masa Jabatan : 1960 – 1963

·         T. Jusuf  Muda dalam Masa Jabatan : 1963 – 1966

·         Radius Prawiro Masa Jabtan : 1966 – 1973

·         Rachmat Saleh Masa Jabtan : 1973 – 1983

·         Arifin Siregar Masa Jabatan : 1983 – 1988

·         Adrianus Mooy Masa Jabatan : 1993 – 1998

·         Sjahril Sabirin Masa Jabatan : 1998 – 2003

·         Burhanuddin Abdullah Masa Jabatan : 2003 – sekarang.

B.     Tujuan jasa perbankan

            Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan,

Pertama,

Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran yang sangat penting alam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pemabyaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Kedua,

Dengan menerima  tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktf. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dan ini, uang hanya berdiam di saku seorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana  pinjaman.

C.    Jenis Bank dan Defenisi

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yng memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat umu dan disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Berikut dibawah ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia beserta arti defenisi / pengertian masing-masing bank.

1.      Bank sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarka Undang- undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, menagtur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan percetakan/ penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

1.      Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secra langssung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi  kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

2.      Bank perkreditan Rakyat / BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah opersional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan  kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI / Sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

            Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank dapat di bedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1.      Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara kovensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan  jasa dalam lalu lintas pemabayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum . bank umum sering juga disebut sebagai bank komersial. Uasah bank umum antar lain:

a.       Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan;

b.      Memberikan kredit;

c.       Menerbitkan surat pengakuan utang;

d.      Memindahkan uang;

e.       Menempatkan dana pada atau  meminjamkan dana dari bank lain;

f.       Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;

g.      Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas:

a.       Bank Pemerintah, seperti BRI, BNI, BTN.

b.      Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti BPD DKI Jakarta.

c.       Bank Swasta Nasional Devisa.

d.      Bank Swasta Nasional Bukan Devisa.

e.       Bank Campuran, contoh Sumitomo Niaga Bank.

f.       Bank Asing, seperti Bank of America,  Bank of Tokyo.

Bank umum ada yang disebut Bak Devisa dan Bank Non Devisa:

-          Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak opersionalnya sampai keluar negeri.

-          Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya didalam negeri saja.

2.      Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat  adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan  dan aatau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat diantaranya:

1.      Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan;

2.      Memberi kredit;

3.      Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang dietapkan pemerintah; dan

4.      Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pembagian bank sealin didasarkan Undag-Undang Perbankan dapat juga dibagi menurut kemampuan bank menciptakan alat pembayaran, yang meliputi:

1.      Bank primer yaitu bank yang dapat menciptakan alay pembayaran baik berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelommpok ini ialah:

a.       Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal. Selain itu tugas Bank Sentral diantaranya:

-          Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

-          Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

-          Mengatur dan mengawasi bank.

b.      Bank umu  sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku secara khusus dan tidak berlaku secara umum).

2.      Bank sekunder yaitu bank yang tidak dapat menciptakan alat pembayaran dan hanya berperan sebagai perantara dalam perkreditan yang tergolong dalam bank ini adalah Bank Perkreditan Rakyat.

D.    Bentuk Dan Produk Bank

Beberapa bentuk produk perbankan berupa pembelian kredit, pembelian jasa pembayaran dan peredaran uang, serta bentuk jasa perbankan lainnya. Untuk penjelasannya sebagai berikut:

1.      Pemberian kredit dengan berbagai macam bentuk jaminan atau tanggungan  misalnya tanggungan efek.

2.      Memberikan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang yang terdiri:

a.       Lalu lintas pembayaran dalam  negeri seperti transfer, onkaso.

b.      Lalu lintas pembayaran luar negeri seperti pembukaaan L/C (Letter of Credit) yaitu surat jaminan bank untuk transaksi ekspor-impor.

3.      Jasa-jasa perbankan lainnuya yang meliputi:

a.       Jual beli cek perjalanan (travellers cheque).

b.      Jual beli uang kertas (bank note).

c.       Mengeluarkan kartu kredit (Credit Card).

d.      Jual beli valuta asing.

e.       Pembayaran listrik, telepon, gaji, pajak.

f.       Menyiapkan kotak pengaman simpanan (safe deposito box).

4.      Bentuk-bentulk simpanan di Bank

1.      Giro adalah simpanan pada bank yang digunakan sebagai alat pembayaran.

2.      Deposito Berjangka adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu  tertentu.

3.      Sertifikat Deposito adalah  deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

4.      Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati.